Sri Mulyani Sebut Program Dana Abadi Santri Bukan Barang Baru, Ferdinand Singgung Minimnya “Briefing” ke Gibran
Wacana program unggulan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, terutama Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, kembali memantik perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa sejumlah program yang disebut-sebut sebagai gagasan baru itu sejatinya sudah lebih dulu masuk dalam kerangka APBN berjalan. Pernyataan ini langsung memicu respons tajam dari kader PDIP, Ferdinand Hutahean, yang menilai ada persoalan koordinasi di lingkaran keluarga Presiden Joko Widodo.
SrI Mulyani: Sudah Ada di APBN 2024
Dalam konferensi pers APBN KiTA pada Rabu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa program-program yang kini ramai dibicarakan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Menurut dia, kebijakan tersebut sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN dan telah dianggarkan dalam APBN 2024. Ia mencontohkan alokasi perlindungan sosial yang mencapai Rp487 triliun, mencakup berbagai bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, hingga bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut adanya dukungan lain yang selama ini memang sudah berjalan, mulai dari subsidi listrik, subsidi energi, BBM, hingga subsidi LPG. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa negara sudah menyiapkan instrumen fiskal untuk kelompok rentan, sehingga sejumlah janji yang kini diangkat ke publik sebenarnya tinggal melanjutkan skema yang telah ada.
Ferdinand: “Bapak Kurang Briefing Anak”
Menanggapi penjelasan tersebut, Ferdinand Hutahean melontarkan kritik yang diarahkan kepada Gibran dan Presiden Jokowi. Ia menilai, jika program unggulan Prabowo-Gibran ternyata sudah masuk dalam APBN, maka persoalannya bukan pada isi program, melainkan pada komunikasi politik yang dianggap lemah. Ferdinand bahkan menyindir dengan kalimat, “Ketika bapak kurang briefing anak sebelum masuk medan laga.”
Sindiran itu menggambarkan anggapan Ferdinand bahwa Gibran tidak sepenuhnya membawa gagasan baru dalam kampanye, sebab sebagian program yang dijanjikan sudah lebih dulu tersedia dalam kebijakan pemerintah. Kritik tersebut sekaligus menyoroti bagaimana publik kini semakin jeli membedakan antara janji politik dan program yang memang sudah berjalan.
KIS Lansia Dinilai Tak Perlu Lagi
Di sisi lain, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menambahkan bahwa jaminan kesehatan bagi lansia sebenarnya telah diakomodir melalui program KIS yang sudah ada. Dengan begitu, usulan KIS Lansia Prabowo-Gibran dinilai tidak diperlukan karena mekanisme perlindungan kesehatannya telah tersedia dalam skema yang berjalan saat ini.
Perdebatan ini memperlihatkan satu hal penting: dalam masa transisi politik, publik tidak hanya menunggu janji baru, tetapi juga menagih kejelasan soal program yang diklaim sebagai terobosan padahal sudah tercatat dalam anggaran negara. Di titik inilah pernyataan Sri Mulyani menjadi semacam pengingat bahwa banyak kebijakan sosial tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari sistem yang sudah lebih dulu bekerja.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
