Pembangunan Jalan Tol Makassar New Port (MNP) kembali menjadi sorotan setelah proyek tersebut dikaitkan dengan banjir yang muncul di sejumlah titik di Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Isu ini tak hanya memantik perhatian warga, tetapi juga mendorong DPR RI untuk ikut menyoroti cara pembangunan infrastruktur dijalankan agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
DPR Minta Pembangunan Tak Ciptakan Masalah Baru
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta Kementerian PUPR lebih cermat membaca dampak dari setiap proyek yang sudah maupun sedang dikerjakan. Menurut dia, pembangunan besar seharusnya tidak berhenti pada target fisik semata, melainkan juga memperhitungkan akibat lanjutan yang bisa dirasakan masyarakat sekitar.
“Ikadang-kadang dalam pembangunan infrastruktur ini tidak terlalu memperhatikan efek atau dampak yang dihasilkan. Jadi kita minta supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur lainnya,” kata Iwan Aras dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (8/12/2023).
Ketua Gerindra Sulsel itu menegaskan, proyek seperti jalan tol semestinya dirancang dengan kalkulasi matang agar tidak memunculkan gangguan, termasuk banjir di wilayah tertentu. Ia menilai risiko teknis harus diantisipasi sejak awal, bukan baru dibahas setelah dampaknya dirasakan warga.
Risiko Harus Dihitung Sejak Awal
Menurut Legislator Dapil Sulawesi Selatan II tersebut, pengelola proyek perlu memastikan setiap pembangunan sudah melalui perencanaan yang benar-benar memperhitungkan dampak lingkungan dan tata air di kawasan sekitar. Dengan begitu, potensi kerugian bisa ditekan dan masalah tidak melebar ke wilayah lain.
“Misalkan membangun jalan tol ini seharusnya tidak kemudian menghasilkan banjir di wilayah tertentu. Itu harus dihitung dan direncanakan dengan baik,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, PT Makassar Metro Network selaku pengelola Jalan Tol Makassar New Port menyebut banjir yang masuk ke permukiman dipicu saluran drainase yang tersumbat sampah. Namun terlepas dari penjelasan tersebut, DPR menilai persoalan air di Kecamatan Tallo tetap perlu ditangani serius agar tidak terus berulang.
Mitigasi Air di Tallo Jadi Sorotan
Iwan Aras juga meminta Kementerian PUPR melakukan mitigasi menyeluruh terhadap persoalan air di Kecamatan Tallo. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang lebih tertata, terutama karena masalah serupa bisa muncul dalam dua bentuk ekstrem: kekurangan air saat kemarau dan kebanjiran saat musim hujan.
“Kita tidak ingin di saat musim kemarau kita tidak punya air. Di saat musim hujan kita kebanjiran air. Nah ini yang perlu diolah dan ditata, bagaimana mengelola sumber daya air ini,” sambungnya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
