Pada Minggu, 28 Januari 2024, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengumumkan rencananya untuk mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna melakukan klarifikasi terkait laporan yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam laporan tersebut, nama Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas GAMKI GAMA) digunakan untuk melibatkan Presiden Jokowi, yang disampaikan kepada Bawaslu pada Jumat, 26 Januari.
Ketua DPP GAMKI Bidang Hukum dan HAM, Frandy Nababan, menyatakan bahwa pihaknya akan kembali ke Bawaslu pada hari Senin untuk mengklarifikasi laporan yang telah diajukan. Frandy juga menegaskan bahwa aksi pelaporan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan DPP GAMKI. Dia menegaskan bahwa oknum-oknum yang terlibat dalam pelaporan tersebut tidak memiliki izin atau penugasan resmi dari DPP GAMKI dan akan dikenakan sanksi tegas.
Frandy juga mengungkapkan bahwa pelaku pencatutan nama organisasi tersebut hanya melibatkan segelintir orang, termasuk anggota dan mantan pengurus GAMKI di tingkat provinsi. Dia juga menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mewakili keseluruhan organisasi GAMKI.
GAMKI menegaskan bahwa mereka akan meminta Bawaslu untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena legal standingnya tidak jelas dan mencatut nama organisasi mereka tanpa izin. Mereka juga menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dukungan resmi dari organisasi mereka.
GAMKI menegaskan reaksi keras mereka terhadap pencatutan nama organisasi untuk melaporkan Jokowi ke Bawaslu dan menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah tegas terkait pelaku serius yang terlibat dalam tindakan tersebut.
