Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengumumkan bahwa sebanyak 33 pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini diambil untuk mempermudah proses pengurusan berbagai izin bagi masyarakat.
Sumarno juga menjelaskan bahwa dua daerah, yaitu Temanggung dan Kota Pekalongan, masih dalam proses untuk menyediakan fasilitas MPP. Dalam acara High Level Meeting (HLM) Koridor Perdagangan, Investasi dan Pariwisata (Keris) di Hotel PO Kota Semarang, Sumarno menyatakan bahwa Pemprov Jawa Tengah terus mendorong kepala daerah untuk melakukan kerjasama dengan investor.
Pemprov memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan fasilitas pelayanan guna menarik minat investor. Sumarno menegaskan pentingnya untuk menghilangkan stigma lama bahwa berinvestasi membutuhkan biaya tinggi. Semua pihak perlu memiliki komitmen yang sama untuk mendukung investasi yang masuk.
Selain itu, Sumarno juga mendorong kepala daerah untuk memperkuat sektor perdagangan komoditas pangan strategis dan UMKM. Sektor pariwisata juga menjadi perhatian penting, karena dapat menjadi pintu untuk meningkatkan konsumsi. Dengan meningkatkan pariwisata, diharapkan akan mendorong peningkatan konsumsi melalui aktivitas berbelanja, termasuk produk UMKM.
