Strategi Efektif Menghadapi Penyadapan Digital
Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Brigadir Jenderal I Made Astawa menyatakan bahwa kewenangan penyadapan telah diatur berdasarkan Undang-Undang dan melalui proses yang kompleks. Setiap lembaga yang melakukan penyadapan diberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang ditangani.
Made Astawa mengungkapkan hal itu dalam Seminar Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil, yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Menurutnya, penyadapan harus melalui proses perizinan yang ketat dan mematuhi kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Praktik penyadapan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan persetujuan pengadilan dan dalam kerangka hukum yang jelas,” tegasnya di Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, Simon Runturambi, Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI menyoroti perlunya tata kelola intelijen yang baik dalam penggunaan teknologi pengawasan. Ini meliputi kepemimpinan yang efektif dan pemahaman batasan kewenangan.
“Tujuannya adalah agar keamanan nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan kebebasan sipil,” tambahnya.
Laporan Amnesty International menjadi fokus utama dalam seminar ini, yang memicu diskusi tentang perlindungan data, kewenangan penyadapan, dan tata kelola intelijen yang baik.
Pembahasan tersebut menyoroti kompleksitas isu terkait dengan menggunakan alat sadap atau spyware, yang tidak hanya teknis tapi juga hukum, etika, dan keamanan.
Acara ini bertujuan untuk merespons laporan terbaru dari Amnesty International yang menunjukkan isu pembelian dan penggunaan alat sadap (spyware) oleh pemerintah Indonesia.
Pada kesempatan itu, Asra Virgianita, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI menekankan pentingnya seminar dan mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan para pembicara.
“Topik seminar ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil,” katanya.
Sementara itu, Sulistyo dari Badan Siber dan Sandi Negara menegaskan bahwa dari tiga bentuk ancaman terhadap data, penggunaan spyware berada dalam kategori yang terkait dengan pencurian data. “Potensi penyalahgunaannya pada dasarnya sangat minim.”
Para ahli yang hadir dalam seminar ini memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana menanggapi laporan Amnesty International secara efektif. Seminar ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam menghadapi isu penggunaan spyware, sekaligus membuka pintu bagi langkah-langkah lanjutan dalam menangani isu tersebut.
Sumber: https://mediaindonesia.com/jabar/berita/674963/jurus-menghadapi-ancaman-penggunaan-alat-sadap-dan-keamanan-digital-di-era-modern