Buntut Kontroversi Logo NU Jadi Bahan Olok-olokan, Iman Zanatul Haeri Klarifikasi Tidak Berkaitan dengan Sikap PBNU Era Gus Yahya
Kontroversi seputar logo Nahdlatul Ulama (NU) yang dimodifikasi menjadi “Ulama Nambang” terus memantik perdebatan di ruang publik. Di tengah derasnya kritik terhadap rencana PBNU terkait izin usaha tambang, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, ikut angkat bicara dan menegaskan bahwa lambang NU tidak bisa dipersamakan dengan langkah politik atau keputusan pengurus saat ini.
Lambang NU Tidak Bisa Disamakan dengan Keputusan Pengurus
Iman menekankan bahwa lambang NU yang dibuat pada 1927 memiliki posisi simbolik yang berbeda dari kebijakan PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya pada 2024. Menurutnya, simbol organisasi tidak semestinya dijadikan sasaran olok-olok hanya karena ada keputusan yang dipersoalkan publik.
“Lambang NU yang dibuat pada tahun 1927 tidak memiliki kaitan dengan sikap PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya 2024,” kata Iman dalam keterangannya melalui akun X @zanatul91, Selasa (18/6/2024).
Ia juga membandingkan posisi lambang NU dengan simbol-simbol lain yang memiliki nilai kehormatan, seperti lambang Muhammadiyah, MUI, hingga lambang negara Indonesia. Dalam pandangannya, kritik terhadap pimpinan organisasi tidak otomatis membenarkan penghinaan terhadap identitas visual lembaga tersebut.
Kritik Publik Muncul dari Isu Tambang
Perdebatan ini mencuat setelah rencana PBNU untuk memperoleh izin usaha tambang dari pemerintah menuai sorotan tajam di kalangan warganet. Reaksi keras itu kemudian melahirkan sejumlah versi logo yang dipelesetkan, termasuk perubahan nama menjadi “Ulama Nambang” atau UN.
Dalam modifikasi yang beredar, gambar bola dunia pada logo asli NU diganti dengan ekskavator. Tulisan Nahdlatul Ulama juga diubah dengan simbol rupiah dan dolar, sementara inisial NU dibalik menjadi UN. Bagi sebagian pihak, perubahan itu menjadi cara menyindir keterlibatan organisasi keagamaan dalam bisnis pertambangan.
Seruan untuk Tetap Menjaga Hormat
Iman mengingatkan bahwa menghormati lambang organisasi, lembaga, maupun negara adalah hal yang penting, terlepas dari setuju atau tidaknya seseorang terhadap kebijakan para pemimpinnya. Ia menilai kritik tetap bisa disampaikan tanpa harus menyeret simbol yang punya nilai historis dan identitas kolektif.
Perdebatan soal logo ini memperlihatkan bahwa isu tambang tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi juga merembet ke ranah simbol dan sensitivitas publik. Di titik inilah, sorotan terhadap PBNU berubah menjadi perdebatan yang lebih luas: bagaimana batas kritik, dan sejauh mana sebuah lambang layak diperlakukan sebagai bahan sindiran.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
