FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons cepat dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diperjualbelikan oleh Bjorka. Apalagi, data NPWP yang bocor juga termasuk miliknya.
Menyikapi informasi tersebut, Jokowi telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera melakukan mitigasi.
“Saya sudah memerintahkan Kominfo dan Kementerian Keuangan untuk melakukan mitigasi secepatnya, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengatasi hal ini,” ujar Jokowi setelah meresmikan jalan Tol Solo-Jogja di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9).
Presiden menegaskan bahwa kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.
“Kasus seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Bocornya data mungkin disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di berbagai tempat yang berbeda. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para hacker untuk meretas,” tegas Jokowi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan sedang menyelidiki kasus dugaan kebocoran data NPWP.
“Mengenai informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan penyelidikan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, Kamis (19/9).
Dugaan bocornya data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia mengungkap bahwa sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
