Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, berencana untuk menggugat keabsahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut akan diajukan oleh kuasa hukum Hasto. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa mereka ingin menguji kelayakan pimpinan KPK di MK karena dipercayanya tidak ada lembaga atau pejabat yang bisa mengabaikan putusan MK.
Kuasa hukum Hasto berpendapat bahwa pimpinan KPK periode 2024-2029 dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang menurut mereka melanggar putusan MK No 112/PUU-XX/2022. Mereka meyakini bahwa pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden Indonesia periode tersebut.
Dengan alasan itu, tim kuasa hukum Hasto berpendapat bahwa segala keputusan yang diambil oleh pimpinan KPK periode tersebut tidak sah, termasuk penetapan status tersangka terhadap Hasto. Mereka menegaskan bahwa pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden terpilih periode tersebut, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
Hasto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Komisioner KPUP Periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, dan kasus dugaan penghalangan penyidikan oleh KPK. Salah satu tuduhan terhadap Hasto adalah menyuruh Harun Masiku melarikan diri saat tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan setelah Hasto merendam ponselnya ke dalam air.
