Hilirisasi Industri Nikel: Picu PAD & Peluang Menjanjikan

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman mengapresiasi kunjungan kerja Komite II DPD RI dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara sebagai momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan. Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor minerba yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, diharapkan regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional. Hilirisasi perlu difokuskan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, smelter, hingga manufaktur. Perlunya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik, juga disoroti. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Provinsi Sulsel, Asrul Sani, mengungkapkan keyakinan bahwa hilirisasi dapat mengubah nilai tambah nikel Indonesia, khususnya di Provinsi Sulsel. Tujuan utamanya adalah mendorong nilai tambah terhadap industri nikel dengan mengolahnya menjadi baterai dan stainless steel. Seluruh upaya ini dilakukan dalam kunjungan kerja Komite II DPD RI pada tanggal 3 Februari 2025 terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.