Desakan ke KPK Menguat, Aktivis Sorot Dugaan Korupsi Bupati Melawi
Aksi damai di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, pada Senin (3/2/2025), menjadi panggung baru bagi desakan agar lembaga antirasuah lebih cepat merespons dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) bersama Koalisi Rakyat Tangkap Koruptor (KORTAK) datang dengan satu tuntutan utama: KPK segera turun tangan, menyelidiki, dan melakukan audit menyeluruh atas dugaan skandal yang disebut merugikan negara.
Aktivis Minta KPK Tidak Menunda
Massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi aktivis nasional itu menilai, kasus dugaan korupsi tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa langkah tegas. Dalam orasi mereka, penegakan hukum disebut harus berjalan terbuka, adil, dan tidak tebang pilih. Pesan yang mereka bawa sederhana namun keras: jabatan dan status sosial tidak boleh menjadi tameng ketika ada dugaan penyimpangan keuangan negara.
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari dorongan moral agar KPK tidak ragu mengambil sikap. Menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana dugaan korupsi di daerah ditangani secara serius, bukan sekadar menjadi isu yang lewat begitu saja.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Jadi Sorotan
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal KEA’98, R. Agung Gunawan, menilai perkara yang dikaitkan dengan Bupati Melawi bukan persoalan kecil. Ia menyinggung adanya dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga kejanggalan sumber kekayaan yang menurut para aktivis layak diperiksa lebih jauh. Karena itu, mereka mendorong KPK untuk tidak hanya melihat laporan yang masuk, tetapi juga menindaklanjuti dengan langkah penyelidikan yang lebih konkret.
Presidium aktivis nasional yang tergabung dalam KAMAKSI dan KORTAK juga menegaskan akan terus mengawal isu ini. Mereka meminta KPK dan Kejaksaan Agung merespons laporan masyarakat secara serius, sebab dugaan korupsi dengan nilai kerugian besar dianggap bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan persoalan yang menyangkut hak publik.
Suara Publik Tak Ingin Kasus Berhenti di Tengah Jalan
Dalam pernyataan mereka, para aktivis menekankan bahwa dana negara semestinya dipakai untuk kepentingan masyarakat, bukan justru menguntungkan pihak-pihak tertentu. Karena itu, mereka menuntut agar setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan korupsi Bupati Melawi diproses secara terang dan akuntabel. Bagi mereka, tekanan publik perlu terus dijaga agar penegakan hukum tidak kehilangan arah dan kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
