Kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong kembali memantik sorotan publik, bukan hanya soal proses hukumnya, tetapi juga soal kesan tebang pilih yang muncul di ruang publik. Di tengah perdebatan itu, penggiat media sosial Tommy Shelby ikut angkat suara dan menilai perkara ini memperlihatkan wajah penegakan hukum yang tidak sedang baik-baik saja.
Sorotan ke proses hukum Tom Lembong
Tommy Shelby menyebut penahanan Tom Lembong selama tiga bulan tanpa kepastian hukum sebagai hal yang patut dipertanyakan. Menurutnya, kondisi tersebut memperkuat anggapan bahwa hukum saat ini lebih mudah bergerak mengikuti kepentingan kekuasaan ketimbang berdiri tegak untuk keadilan. Ia juga menyoroti fakta bahwa mantan Menteri Perdagangan lain tidak ikut diselidiki oleh Kejaksaan, meski sama-sama pernah menduduki jabatan yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan.
Dalam pandangan Tommy, situasi itu bukan sekadar soal satu perkara pidana, melainkan cermin dari cara hukum dipraktikkan di hadapan publik. Ia menilai, jika ada pihak yang diproses secara keras sementara yang lain tidak tersentuh, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bisa semakin terkikis.
Penjelasan Kejagung soal lima mantan Mendag
Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah menegaskan bahwa lima mantan Menteri Perdagangan lainnya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong sebagai tersangka. Keterangan itu disampaikan oleh perwakilan Kejagung, Teguh A, yang menyebut pemeriksaan terhadap lima mantan Mendag tersebut tidak berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap Tom Lembong.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa proses penyidikan memiliki dasar dan objek yang berbeda. Namun, bagi sebagian pihak, penjelasan tersebut belum cukup meredam pertanyaan publik mengenai mengapa hanya satu nama yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini.
Perdebatan soal hukum dan kekuasaan
Tommy Shelby memaknai situasi ini sebagai tanda bahwa hukum tidak lagi dipersepsikan bekerja semata-mata untuk keadilan. Ia menilai, publik justru melihat hukum berjalan lebih dekat kepada siapa yang memiliki posisi atau jarak tertentu dengan pusat kekuasaan. Dari sudut pandangnya, itulah yang membuat kasus Tom Lembong berkembang menjadi isu yang lebih luas daripada sekadar perkara dugaan korupsi.
Perdebatan yang muncul pun tak lagi berhenti pada materi kasus, tetapi merembet ke soal kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Di tengah sorotan itu, pertanyaan tentang konsistensi dan kesetaraan di depan hukum terus mengemuka, terutama ketika satu kasus dipandang lebih keras dibanding perkara lain yang serupa.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
