Pemerintah melalui Istana memberikan tanggapan terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Langkah pemberantasan korupsi tersebut sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melawan berbagai bentuk korupsi, baik di lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina dan anak perusahaannya untuk segera memperbaiki tata kelola setelah kasus ini terkuak. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Hasan menekankan bahwa Pertamina merupakan pilar utama perekonomian nasional, sehingga upaya membersihkan tata kelola perusahaan harus dilakukan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi perhatian utama pemerintah. Ia bertekad untuk menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia dan menjaga kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Prabowo menekankan pentingnya membersihkan dan menegakkan tata kelola demi membela kepentingan rakyat.
