Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menegaskan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak terlibat dalam kasus korupsi Pertamina. Penegasan ini memicu respons dari sejumlah pihak, termasuk pegiat media sosial Bos Purwa, yang mengklaim kerugian negara mencapai jutaan triliun rupiah. Bos Purwa menunjukkan keraguan terhadap pernyataan Kejaksaan RI dan menyoroti bahwa kantor Menteri BUMN belum digeledah atau diperiksa terkait dugaan tersebut.
Bos Purwa juga membandingkan kasus Erick Thohir dengan kasus lain, seperti Tom Lembong, yang menurutnya diduga terlibat sejak tahun 2015 namun Kantor Menteri BUMN belum digeledah. Sementara itu, pernyataan dari Kejaksaan disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, yang menegaskan bahwa tidak ada informasi atau fakta yang mengindikasikan keterlibatan Erick dan Boy Thohir dalam kasus tersebut.
Harli juga mempertanyakan dasar informasi yang beredar berkaitan dengan dugaan keterlibatan Erick Thohir dan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta penyidikan yang telah disampaikan oleh penyidik. Kejagung juga membantah kabar adanya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah pengusaha minyak Riza Chalid yang bocor di media sosial, menyebutnya sebagai isu yang menyesatkan. Selain itu, Kasus Tom Lembong juga disinggung sebagai perbandingan terkait penanganan investigasi oleh Kejaksaan terhadap kasus yang melibatkan pejabat publik.
