Naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat tim nasional suatu negara adalah proses yang diatur dengan ketat oleh FIFA. Hal ini dilakukan agar naturalisasi tidak disalahgunakan sebagai cara instan untuk memperkuat skuad tanpa adanya hubungan nyata antara pemain dan negara yang bersangkutan. FIFA menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemain yang ingin dinaturalisasi, seperti dilahirkan di negara tersebut, memiliki darah keturunan, atau tinggal untuk jangka waktu tertentu. Tidak hanya itu, pemain juga harus membuktikan bahwa kedatangannya bukan semata-mata untuk bermain sepak bola melalui dokumen pendukung seperti kontrak kerja atau bukti kepindahan keluarga.
Selain aturan FIFA, di Indonesia sendiri terdapat regulasi mengenai naturalisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Syaratnya antara lain, pemain harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, bisa berbahasa Indonesia, memahami Pancasila dan UUD 1945, serta bersedia melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Presiden juga memiliki wewenang untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada individu yang dianggap berjasa atau memiliki kepentingan besar bagi negara setelah mendapat pertimbangan dari DPR RI.
Proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan oleh klub atau federasi, verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, pertimbangan di DPR RI, hingga keputusan oleh Presiden. Setelah itu, pemain mengucapkan sumpah Warga Negara Indonesia dan baru dapat didaftarkan sebagai pemain tim nasional Indonesia. Dengan adanya aturan naturalisasi ini, FIFA bertujuan untuk memastikan bahwa naturalisasi dilakukan dengan transparansi dan keadilan, tanpa mengorbankan integritas sepak bola internasional demi keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara dan federasi untuk mematuhi regulasi ini guna menjaga keberlangsungan dan integritas olahraga sepak bola secara keseluruhan.
