Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan dan Solusi
“Reformasi Intelijen Indonesia” dihadapkan pada dua persoalan utama yang harus segera dipecahkan, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Menurut Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam hal manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan yang lebih baik.
Pengawasan Intelijen Bersifat Politis
Dalam pandangan Aditya, pengawasan intelijen oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih memiliki kecenderungan politis. Ia menekankan pentingnya model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel, agar tidak terperangkap dalam kepentingan politik tertentu.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga memberikan sorotan terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. “Prinsip akuntabilitas harus dijaga untuk kontrol demokratis yang lebih efektif,” ujarnya.
Adapun perkembangan kelembagaan BIN dan ancaman siber juga menjadi perhatian. Rodon Pedrason menyebutkan bahwa BIN telah mengalami perkembangan pesat dengan kehadiran beberapa kedeputian baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait kultur kelembagaan dan teknologi intelijen yang semakin maju.
Dalam diskusi tersebut, Yudha Kurniawan menyoroti perlunya reformasi intelijen Indonesia yang lebih terstruktur. Dengan strategi yang matang, tata kelola intelijen dapat menjadi lebih efektif tanpa melupakan prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus berlanjut untuk menciptakan lembaga yang transparan, profesional, dan mampu bersaing dalam skala global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
