Prabowo Soroti Kuota Impor yang Dinilai Harus Lebih Adil dan Tidak Memihak

Presiden Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa kebijakan kuota impor tidak boleh menjadi alat yang hanya menguntungkan segelintir perusahaan besar. Dalam forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menekankan bahwa penetapan kuota untuk komoditas maupun bahan baku harus dijalankan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Instruksi untuk Benahi Mekanisme Impor

Prabowo juga disebut telah memberi arahan kepada jajaran pemerintah agar mekanisme kuota impor yang dinilai bisa menghambat neraca perdagangan segera dihapus. Sikap ini muncul di tengah perhatian terhadap keseimbangan dagang Indonesia, termasuk setelah isu tarif balasan pada masa pemerintahan Donald Trump memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

Apindo Dorong Impor Langsung ke Industri

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa defisit perdagangan menjadi salah satu topik utama dalam dialog dengan mitra dagang. Menurut dia, dunia usaha ingin kejelasan mengenai kebutuhan impor, mulai dari besaran hingga waktu yang tepat untuk mendatangkannya. Dalam pembahasan itu, sejumlah komoditas seperti kapas dan jagung ikut menjadi perhatian.

Perantara Dinilai Menambah Masalah

Shinta menegaskan bahwa pelaku usaha menginginkan impor bisa dilakukan langsung ke industri tanpa melalui perantara. Skema tersebut dinilai lebih tepat untuk merapikan rantai pasok dan mengurangi persoalan yang selama ini muncul dalam praktik impor.

Dengan dorongan perubahan itu, kebijakan impor diharapkan tidak lagi tertutup bagi pelaku yang membutuhkan bahan baku secara nyata, melainkan benar-benar mendukung aktivitas industri dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.