Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini masih dalam kendali. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, masyarakat maupun pelaku pasar tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap proyeksi defisit yang tetap dijaga pada level aman sepanjang 2025.
Defisit Dijaga di Level 2,5 Persen PDB
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani dalam Dialog Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8 April). Ia menyebut target defisit APBN 2025 dipertahankan sekitar 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 616,2 triliun.
Menurut Sri Mulyani, angka tersebut masih bisa dikelola selama belanja pemerintah terealisasi sesuai rencana, yakni Rp 3.621,3 triliun, dan penerimaan negara mencapai Rp 3.005,1 triliun. Dengan komposisi itu, pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa memicu kekhawatiran berlebihan.
Pesan untuk Pasar: Jangan Panik
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menekankan bahwa kondisi APBN tidak sedang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Ia meminta publik melihat defisit sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang masih berada dalam batas terukur, bukan sebagai tanda tekanan yang tak terkendali.
Ia juga mengaitkan pembahasan ekonomi global dengan kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia. Menurut Sri Mulyani, langkah itu tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat dan lebih mencerminkan pendekatan transaksional untuk menekan defisit perdagangan Amerika Serikat.
Kritik atas Kebijakan Tarif Trump
Sri Mulyani menilai kebijakan tarif tersebut tidak dibangun di atas teori ekonomi yang jelas. Ia menyebut arah kebijakan itu lebih ditentukan oleh keinginan politik dan kepentingan transaksi ketimbang prinsip ekonomi yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
