Macet Horor di Pelabuhan Priok: DPR Sorot Kinerja Pelindo
Kemacetan parah yang terjadi menuju Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis (17/4) kembali memunculkan sorotan tajam terhadap tata kelola bongkar muat di pelabuhan tersibuk di Jakarta itu. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menilai persoalan tersebut tidak semata-mata soal tiga kapal yang bersandar di luar jadwal, melainkan juga soal kesiapan pengelolaan yang dinilai belum berjalan profesional.
Sorotan DPR atas Pengelolaan Pelabuhan
Lasarus mengkritik PT Pelindo yang dianggap belum mampu mengantisipasi risiko dari aktivitas bongkar muat yang berlangsung bersamaan. Menurut dia, pelabuhan sebesar Tanjung Priok semestinya memiliki sistem pengaturan yang rapi agar pergerakan kapal dan arus kendaraan di sekitarnya tidak saling mengganggu. Apalagi, pelabuhan tersebut berada di tengah kota dan berhubungan langsung dengan lalu lintas harian yang padat.
Ia menegaskan, jika sistem pengelolaan berjalan baik, penyandaran kapal di luar jadwal tidak otomatis berubah menjadi kemacetan panjang. Bagi Lasarus, masalah utama justru ada pada lemahnya antisipasi terhadap penumpukan aktivitas di dermaga, sehingga dampaknya menjalar ke jalan raya dan menimbulkan antrean kendaraan yang panjang.
Tiga Kapal Sandar, Arus Lalu Lintas Tersendat
PT Pelindo sebelumnya menyebut penyandaran tiga kapal di luar jadwal sebagai pemicu utama macet horor yang terjadi di akses menuju pelabuhan. Namun, penjelasan itu tidak sepenuhnya meredakan kritik. Lasarus menilai, kondisi seperti itu seharusnya sudah bisa diprediksi dan diatur lebih awal agar tidak menimbulkan efek berantai pada distribusi barang maupun mobilitas kendaraan di kawasan pelabuhan.
Menurutnya, penumpukan bongkar muat yang terjadi bersamaan seharusnya dapat dikelola tanpa harus memaksa kapal keluar-masuk dalam kondisi yang justru menghambat kelancaran. Karena itu, ia mendorong PT Pelindo untuk memperbaiki sistem pengaturan operasional agar kejadian serupa tidak kembali berulang.
Desakan Perbaikan Sistem Operasional
Lasarus menekankan bahwa kemacetan seperti yang terjadi di Tanjung Priok bukan sekadar persoalan teknis sesaat, melainkan cerminan dari pentingnya disiplin pengaturan pelabuhan. Ia berharap ada pembenahan serius dalam pengelolaan bongkar muat, terutama di titik yang memiliki dampak langsung terhadap lalu lintas perkotaan.
Dengan pengaturan yang lebih tertib dan antisipatif, kata dia, aktivitas pelabuhan seharusnya bisa tetap berjalan tanpa memunculkan gangguan besar bagi pengguna jalan. Kasus di Tanjung Priok, menurut Lasarus, menjadi peringatan bahwa pelabuhan strategis membutuhkan sistem yang benar-benar siap menghadapi situasi tak terduga.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
