Desakan Forum Purnawirawan TNI agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari kursi Wakil Presiden kembali memantik perdebatan di ruang publik. Tuntutan itu dianggap sebagian kalangan tidak memiliki landasan yang cukup kuat, namun justru membuka ruang kritik yang lebih luas terhadap arah politik pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah riuhnya respons, pengamat politik Rocky Gerung ikut memberi pandangan yang menyoroti satu hal utama: suara kritis dari kelompok purnawirawan tidak semestinya diabaikan begitu saja.
Rocky: yang penting adalah isi pesannya
Rocky menilai, terlepas dari pro dan kontra terhadap para mantan perwira tinggi TNI yang menyuarakan tuntutan itu, pemerintah tetap perlu mendengar substansi kritik yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa yang lebih penting bukan siapa pembicaranya, melainkan nilai moral dan pesan politik yang dibawa. Dalam pandangannya, kritik akan kehilangan makna jika publik terlalu sibuk memperdebatkan latar belakang orang yang menyampaikan.
Rocky juga menanggapi sindiran yang menyebut sebagian dari purnawirawan itu berasal dari lingkungan Orde Baru. Baginya, identitas masa lalu tidak otomatis membatalkan kritik yang mereka lontarkan hari ini. Ia menekankan bahwa dalam situasi politik yang sedang memanas, fokus seharusnya tetap diarahkan pada pokok persoalan yang dipersoalkan, bukan pada jejak pribadi pengkritik.
Kritik purnawirawan dan kemarahan publik
Menurut Rocky, kemarahan publik terhadap kondisi politik saat ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk membaca ulang pesan-pesan yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, ia menilai suara purnawirawan TNI tetap punya bobot untuk diperhatikan, apalagi bila dikaitkan dengan keresahan yang juga dirasakan sebagian warga. Dalam kacamata Rocky, kritik seperti ini tidak bisa diperlakukan sekadar sebagai serangan politik biasa.
Ia bahkan membandingkan sikap para purnawirawan tersebut dengan gerakan mahasiswa seperti BEM UI yang kerap melontarkan kritik keras kepada pemerintah. Perbandingan itu, menurut Rocky, memperlihatkan bahwa kritik dari kelompok mana pun pada dasarnya memiliki fungsi yang sama: mengingatkan kekuasaan agar tidak kehilangan arah. Dengan demikian, perdebatan soal pemakzulan Gibran tidak hanya soal jabatan, tetapi juga soal seberapa jauh pemerintah bersedia mendengar suara yang berseberangan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
