Indonesia dan Australia kembali menunjukkan kedekatan strategisnya, kali ini melalui dukungan terbuka terhadap langkah Jakarta masuk ke forum ekonomi dunia yang lebih luas. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa negaranya mendukung penuh upaya Indonesia bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Trans-Pasifik (CPTPP). Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, saat kedua pemimpin membahas arah kerja sama bilateral yang kian erat.
Dukungan Australia untuk langkah Indonesia
Albanese menilai kehadiran Indonesia di OECD dan CPTPP akan membawa manfaat yang jauh lebih besar dari sekadar kepentingan kawasan. Menurut dia, partisipasi Indonesia akan memberi nilai tambah bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global, sekaligus memperkuat keterlibatan Indonesia dalam tata kelola ekonomi internasional. Ia juga menekankan posisi Indonesia yang sentral bagi kemakmuran dan keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Dalam pandangan Albanese, peran Indonesia tidak bisa dilepaskan dari strategi ekonomi Asia Tenggara menuju 2040. Karena itu, dukungan Australia bukan hanya bersifat diplomatis, tetapi juga mencerminkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki bobot penting dalam arsitektur ekonomi regional maupun global.
Prabowo sambut dukungan tersebut
Prabowo menyambut baik pernyataan itu dan mengapresiasi sikap Australia yang dinilai konsisten mendukung hubungan erat kedua negara. Ia menilai dukungan terhadap keanggotaan Indonesia di OECD sejalan dengan upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang maju, lebih terbuka, dan aktif dalam sistem ekonomi dunia.
Selain soal OECD dan CPTPP, pertemuan bilateral itu juga digunakan untuk membahas sejumlah bidang kerja sama lain yang dianggap strategis. Pertahanan, pendidikan, investasi, pangan, hingga transisi energi masuk dalam daftar pembicaraan dua kepala pemerintahan tersebut. Keduanya sepakat bahwa kolaborasi yang dibangun bukan semata untuk kepentingan pemerintah, melainkan juga untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat di kedua negara.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
