Kemandirian Antariksa Makin Mendesak di Tengah Rivalitas Global
Di saat negara-negara besar berlomba menguasai ruang antariksa, Indonesia tak lagi bisa memandang sektor ini sebagai urusan teknis semata. Agenda antariksa kini bergerak ke wilayah strategis: menyangkut kedaulatan, pertahanan, ekonomi, hingga posisi Indonesia di peta persaingan global. Karena itu, dorongan untuk membangun kemandirian antariksa kian menguat sebagai bagian dari kepentingan nasional jangka panjang.
Antariksa Bukan Lagi Sekadar Soal Teknologi
Diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyoroti bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat telah mengubah antariksa menjadi arena kompetisi baru. Dalam forum itu, para narasumber dari Bappenas, BRIN, dan kalangan akademisi menekankan bahwa Indonesia perlu membangun strategi yang lebih terarah, bukan hanya dari sisi penguasaan teknologi, tetapi juga dari sisi tata kelola dan keberlanjutan program.
Penguasaan teknologi antariksa disebut sebagai syarat penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna, melainkan mampu menjadi bagian aktif dalam ekosistem space economy. Dalam konteks itu, kemandirian antariksa dipandang erat kaitannya dengan daya saing bangsa di masa depan.
Pasca Integrasi LAPAN, Tata Kelola Jadi Sorotan
Setelah integrasi LAPAN ke dalam BRIN, kebutuhan akan kebijakan yang solid dan pendanaan yang lebih kuat kembali mengemuka. Sejumlah pembicara menilai, tanpa kerangka tata kelola yang jelas, ambisi antariksa nasional akan sulit bergerak cepat. Indonesia dinilai membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang lebih rapi agar program antariksa tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di sisi lain, kemandirian antariksa juga diposisikan sebagai fondasi ketahanan nasional. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor pertahanan, tetapi juga ekonomi dan kedaulatan negara. Karena itu, Indonesia didorong untuk memperkuat kapasitas domestik agar tidak tertinggal dalam kompetisi antariksa yang kian dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan privatisasi.
RUU PRUN dan Dorongan Sinergi Publik-Swasta
RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) disebut sebagai langkah awal yang penting untuk memperkuat kedaulatan vertikal Indonesia di bidang antariksa. Namun, regulasi saja dinilai belum cukup. Diperlukan keberpihakan fiskal yang nyata, kerja sama internasional yang terukur, serta sinergi antara sektor publik dan swasta agar eksplorasi antariksa bisa berjalan berkelanjutan.
Penguatan startup lokal, alih teknologi melalui kemitraan internasional, dan konsistensi regulasi antar lembaga menjadi tiga hal yang dinilai tak bisa ditunda lagi. Tanpa itu, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar dalam ekonomi antariksa global, bukan pelaku yang ikut menentukan arah perkembangan industri.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
