Pentingnya Pembentukan Batalion Teritorial untuk Dwifungsi TNI

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, telah memberikan peringatan serius terhadap rencana TNI AD untuk merekrut 24 ribu tamtama guna membentuk Batalion Teritorial Pembangunan. Menurut Ridho, langkah ini berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memungkinkan praktik dwifungsi militer kembali muncul. Kehadiran pasukan TNI di tingkat kampung perlu dievaluasi dengan cermat sebelum diimplementasikan. Beliau menekankan pentingnya kajian yang mendalam terhadap dampak pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan di berbagai titik kampung. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan tumpang tindih peran antara militer dan sipil, yang dapat menyebabkan pasukan TNI mengambil alih fungsi-fungsi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Ridho menegaskan agar pemerintah mewaspadai kemungkinan memperkuat kontrol militer atas ruang sipil, yang selama ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pasukan tersebut sebagai pelindung aktivitas ilegal yang seharusnya dilarang.

Source link