Pemerintah Cari Cara Menekan Harga Tanah demi Hunian yang Lebih Terjangkau
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah untuk menstabilkan harga tanah sebagai upaya membuka akses hunian yang lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pandangan pemerintah, persoalan utama mahalnya rumah bukan terletak pada teknologi bangunan atau biaya konstruksi, melainkan pada harga lahan yang dinilai sudah tidak rasional.
Harga Tanah Dinilai Jadi Akar Masalah
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pengendalian harga tanah harus menjadi perhatian negara. Ia merujuk pada amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Fahri, selama harga tanah terus melonjak tanpa kendali, upaya membuat rumah murah akan selalu tersendat.
Fahri juga mengusulkan pemanfaatan tanah milik pemerintah melalui skema sewa jangka panjang dengan harga nol. Dengan model seperti itu, beban terbesar dalam pembangunan hunian disebut bisa dipangkas. Ia menilai jika harga tanah ditekan hingga nol, maka komponen yang tersisa hanyalah biaya pembangunan fisik rumah.
Kolaborasi Jadi Kunci Program Sejuta Rumah
Di sisi lain, Paulus Totok Lusida, mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) periode 2019–2023, menilai target Program Sejuta Rumah tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Menurut dia, pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat harus bergerak dalam satu arah agar program tersebut berjalan efektif.
Paulus menekankan bahwa keselarasan regulasi menjadi faktor penting. Tanpa aturan yang seragam dan mendukung, kata dia, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan terus menghadapi hambatan di lapangan. Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan dinilai lebih menentukan daripada sekadar menambah target pembangunan.
Prioritas Politik dan Beban Rumah Tak Layak
Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menyebut Program Sejuta Rumah sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Ia mengingatkan bahwa sekitar 35 persen penduduk masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, sehingga agenda perumahan tidak bisa dipandang sebagai program pelengkap.
Dedek mengatakan pemerintah ingin memastikan kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kelompok ekonomi bawah melalui program strategis seperti makanan bergizi gratis, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sejumlah langkah lain. Dalam kerangka itu, penyediaan rumah layak ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan secara nyata kepada masyarakat.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
