Tunjangan Pajak Direksi BUMN: Kita Masih Punya Pancasila?

Kenaikan pajak belakangan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama terkait protes kenaikan pajak PBB-P2 di Pati dan aksi protes serupa di berbagai daerah. Meskipun pemerintah telah melakukan pungutan pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) sejak awal, kebijakan pajak yang kontroversial terus dilakukan. Seorang penulis terkenal dan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Tere Liye, menyoroti fakta bahwa Direksi BUMN menerima tunjangan pajak dari negara. Dia menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mempertanyakan mengapa pegawai BUMN tidak dikenai pajak dengan proporsional seperti rakyat kebanyakan. Sebuah laporan keuangan Bank BUMN menunjukkan jumlah besar tunjangan pajak yang diterima para pegawai, mencapai triliunan rupiah. Tere Liye juga menyoroti pentingnya menghemat anggaran negara dengan menghapus tunjangan pajak bagi pejabat BUMN, DPR, dan instansi pemerintah lainnya. Dia menekankan perlunya kesetaraan dalam sistem perpajakan untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keprihatinan yang mendalam, Tere Liye mempertanyakan mengapa pegawai BUMN, terutama di perusahaan seperti Pertamina yang memiliki saham 100% milik negara, masih mendapatkan tunjangan pajak yang tidak seimbang dengan rakyat lain. Pernyataan dan sorotan Tere Liye mencerminkan keprihatinan atas ketimpangan dalam sistem perpajakan yang harus segera diperbaiki.

Source link