Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9). Langkah ini menjadi reshuffle kedua sejak pemerintahannya berjalan, setelah sebelumnya pada 19 Februari ia lebih dulu mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto. Pengumuman reshuffle terbaru itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.
Perubahan menyentuh sejumlah pos strategis
Dalam perombakan kali ini, beberapa kursi penting ikut bergeser. Pos yang terdampak antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Pergantian ini menandai penyesuaian besar di jajaran kabinet, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan stabilitas politik, fiskal, perlindungan pekerja migran, hingga kepemudaan dan olahraga.
Kementerian Haji dan Umrah resmi dibentuk
Selain pergantian pejabat, reshuffle ini juga dibarengi dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian baru. Pembentukan lembaga tersebut diatur dalam RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kehadiran kementerian baru ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang ingin memperkuat tata kelola layanan haji dan umrah agar lebih terstruktur dan profesional.
Nama-nama yang dilantik dan yang masih dinanti
Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga menetapkan sejumlah pejabat baru untuk mengisi pos yang berubah. Mereka yang resmi dilantik mencakup Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Haji dan Umrah, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah. Namun, hingga saat ini publik masih menunggu nama pengganti untuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan reshuffle diambil setelah melalui pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang terus dilakukan Presiden. Dengan susunan baru ini, pemerintah berharap kinerja kabinet bisa lebih efektif dalam menjalankan program-program prioritas dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
