Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan fungsi intelijen di dalam dan luar negeri, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Sebagai lembaga utama intelijen negara, BIN berperan dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman. Tugas utama BIN meliputi pengkajian kebijakan nasional, penyampaian produk intelijen kepada pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, rekomendasi terkait pihak asing, serta saran pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang BIN meliputi penyusunan rencana dan kebijakan intelijen, permintaan keterangan dari kementerian/lembaga, kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, pembentukan satuan tugas khusus, serta penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam hubungannya dengan pemerintah, BIN berkomunikasi langsung dengan Presiden dan produk intelijennya menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah. Selain itu, BIN memiliki ciri-ciri dan prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus. Melalui pelatihan intensif, BIN memastikan kualitas informasi yang dihasilkan dan menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen nasional dan internasional. Keberadaan BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN. Melalui landasan hukum ini, BIN menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
