Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan, menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, pada Selasa (16/9/2025). Pertemuan ini membahas dan menyetujui proposal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI untuk tahun anggaran 2026.
Komisi I DPR RI menyetujui proposal akhir anggaran Kemhan dan TNI dengan nilai total Rp187,1 triliun. Angka ini hasil konsensus yang akan dibawa ke Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan dengan cermat untuk prioritas utama, seperti pembayaran gaji personel, pemeliharaan alutsista, dan modernisasi peralatan militer untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional TNI di seluruh matra.
Menhan Sjafrie juga menekankan pentingnya alokasi anggaran ini dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di tengah dinamika situasi global yang tidak menentu. “Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima,” ungkap Menhan. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membangun kekuatan TNI dan meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap perkembangan situasi yang terus berubah.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memastikan pertahanan negara tetap kuat dan adaptif.
