Angga Raka Prabowo, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah oleh Presiden Prabowo. Penunjukan Angga Raka ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik di era digital, dengan tujuan menyajikan pola komunikasi yang lebih adaptif, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.
Angga Raka Prabowo lahir di Jakarta pada 8 September 1989. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Jayabaya dengan jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2011. Ketertarikan Angga terhadap dunia politik sudah terlihat sejak masa kuliahnya, di mana ia bergabung sebagai kader Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Selain bermain di dunia politik, Angga juga aktif di dunia bisnis media tingkat nasional dan internasional. Ia menjabat sebagai CEO PT Media Pandu Bangga serta memimpin Independent Observer, salah satu media yang menggunakan bahasa Inggris.
Dalam perjalanan kariernya, Angga kembali dipilih sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Direktur Media Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Selain itu, pada tahun 2021, Angga diperkenalkan oleh Presiden Prabowo sebagai Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dan pada 16 September 2025, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk.
Prestasi Angga tak hanya terdapat di bidang politik dan bisnis, ia juga masuk ke dalam daftar Fortune Indonesia 40 Under 40 pada Februari 2025. Penghargaan ini diberikan kepada 40 tokoh muda inspiratif yang dianggap berdampak positif di bidangnya masing-masing.
Sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang baru, Angga Raka diharapkan mampu menghadapi tantangan besar di tengah era informasi ini. Dengan latar belakangnya yang panjang di dunia media dan komunikasi politik, Angga diharapkan dapat mengemas pesan pemerintah agar lebih dekat dengan masyarakat, membangun citra positif pemerintah, menjaga kepercayaan publik, serta mengantisipasi potensi disinformasi.
