Pengoperasian Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menimbulkan polemik yang terus menjadi perbincangan hangat. Isu terkait tumpang tindih dalam tata ruang menjadi fokus perhatian, yang disoroti oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. Kritik juga dilontarkan oleh DPRD dan para pegiat lingkungan terhadap keberadaan KJA ini. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah dimulai sejak tahun 2019, namun DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak terkait, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan yang harus dijaga. Situasi ini menunjukkan perlunya tindakan yang tepat demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam di Pantai Timur Pangandaran.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You

Dalam memajukan sektor pariwisata serta mempercepat pembangunan wilayah, Ketua DPRD Pangandaran menekankan pentingnya Pemerintah Pusat…

Kasus dugaan penipuan investasi bodong melalui aplikasi MBA terus menjadi sorotan di Pangandaran. Kelompok Rakyat…

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran telah mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif…

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin, menanggapi laporan Rakyat Pangandaran Bergerak terhadap anggota…








