Transformasi ancaman terhadap kedaulatan negara berkembang pesat seiring kemajuan teknologi. Kini, serangan tak lagi hadir dalam bentuk fisik semata, karena ruang digital telah menjadi medan krusial di mana informasi dikelola, opini masyarakat diarahkan, serta narasi tertentu disebarkan demi menekan stabilitas demokrasi suatu negara.
Lanskap ancaman digital kini menjadi sangat rumit, terutama karena beragam pelaku dari dalam maupun luar negeri sulit dipisahkan. Ketidakjelasan batas antara pelaku internal dan eksternal menyulitkan penanganan risiko yang muncul dari dunia maya.
Contoh signifikan dapat dilihat saat pemilu presiden Taiwan tahun 2020, di mana panorama intervensi melalui teknologi informasi tampak kasatmata. Berbagai pihak, khususnya Tiongkok, diduga mengerahkan operasi informasi secara besar-besaran. Penggunaan media pro-Beijing, jaringan content farm lintas negara seperti di Malaysia, hingga peran influencer lokal di Taiwan sendiri, mewarnai serangan narasi yang bertujuan mendistorsi tatanan demokrasi.
Upaya intervensi tidak hanya berwujud pemberitaan yang melemahkan kredibilitas pemimpin Taiwan dan menebarkan keraguan pada efektifitas demokrasi; tetapi meluas sampai memanfaatkan kecemasan masyarakat terhadap isu kesehatan, seperti penyebaran rumor di aplikasi LINE yang mengaitkan pemungutan suara dengan risiko penyakit menular.
Yang lebih memprihatinkan, mayoritas operasi dan kampanye digital ini tak terbatas dijalankan oleh institusi negara atau militer Tiongkok saja. Perusahaan konsultan komunikasi, pengelola content farm, dan individu influencer menjadi eksekutor utama, ikut didorong oleh peluang keuntungan ekonomi dalam praktik manipulasi opini publik tersebut.
Sudut pandang ini dibenarkan Broto Wardoyo, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa baik aktor negara maupun non-negara sangat mungkin terlibat dalam serangan semacam ini. Sifat ancaman yang hibrida dan sekaligus samar membuat masyarakat sulit mengenali mana yang tergolong risiko dari dalam, dan mana intervensi besutan luar negeri.
Efek jangka panjang dari skema manipulasi digital ini terlihat pada meningkatnya perpecahan sosial. Masyarakat cenderung terkunci dalam kelompok yang hanya menerima informasi tertentu, sehingga memperdalam polarisasi dan memperlemah sikap kritis terhadap narasi sentral. Fenomena ruang gema digital ini berpeluang mendorong ketidakpercayaan terhadap model demokrasi dan malah meningkatkan penerimaan terhadap praktik otoritarianisme sebagai alternatif yang stabil.
Fenomena yang dialami Taiwan patut menjadi bahan refleksi penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Tantangan serupa bisa hadir sewaktu pemanfaatan internet meluas, sementara kesadaran literasi digital masih rendah di sebagian kalangan. Terlebih, pola polarisasi dan manipulasi narasi yang serupa sangat mungkin diterapkan oleh aktor asing dengan memanfaatkan jaringan lokal demi meraih tujuan tertentu.
Maka dari itu, menjaga kedaulatan digital menjadi keharusan bagi Indonesia. Dengan jutaan warga yang aktif di dunia maya, Indonesia berpotensi menjadi sasaran intervensi informasi. Tanpa kewaspadaan, isu domestik bisa bercampur dan diperkeruh oleh propaganda luar melalui peran akrobatik para aktor non-negara.
Garis batas antara unsur domestik dan pengaruh asing di ruang digital semakin tipis. Apa yang terjadi di Taiwan harus menjadi peringatan kolektif bahwa kekuatan informasi mampu merusak legitimasi politik, bahkan tanpa agresi fisik. Upaya memperkuat pertahanan informasi dan memperbaiki literasi digital nasional adalah langkah mendesak ketika ancaman kedaulatan kini melintasi dimensi virtual.
Sumber: Ancaman Siber Global: Operasi Informasi Asing, Kasus Taiwan 2020, Dan Tantangan Kedaulatan Negara Di Era Digital
Sumber: Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia
