Pada analisis yang mendalam, peneliti senior dari ISEAS Yusof-Ishak Institute, Made Supriatma, memperingatkan tentang risiko keuangan negara akibat sejumlah proyek strategis nasional yang diluncurkan era Presiden Joko Widodo. Proyek-proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ibu Kota Nusantara, dan program Makan Bergizi Gratis disoroti sebagai potensi beban fiskal jangka panjang yang signifikan.
Khususnya, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan dampaknya terhadap keuangan PT KAI menjadi perhatian utama. Skema pembiayaan dari China Development Bank telah membawa risiko tinggi karena biaya proyek yang semakin membengkak, dari US$5,5 miliar menjadi US$7,2 miliar, dengan bunga yang meningkat hingga 3,5 persen per tahun. Perubahan rute proyek juga memiliki dampak negatif terhadap daya saing Kereta Cepat tersebut. Meskipun jumlah penumpang cukup tinggi, pendapatan tiket tidak mampu menutupi beban utang dan bunga, sehingga PT KAI harus menopang proyek ini dengan keuntungannya.
Utang KCIC akhirnya dialihkan ke Danantara, sovereign wealth fund yang dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah menyatakan bahwa kewajiban tersebut akan ditanggung oleh negara melalui APBN.Ini menunjukkan potensi dampak finansial jangka panjang yang dapat muncul akibat keputusan pembiayaan dan pengelolaan proyek strategis nasional tersebut. Semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan terlibat, harus mempertimbangkan dengan cermat aspek keuangan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek ini agar tidak memberikan beban berat pada fiskal negara. Ini menjadi catatan penting untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari proyek-proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
