Dalam upaya memperdalam wawasan tentang reformasi sektor keamanan, Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan forum diskusi bertema “Pola Karier dan Profesionalisme Militer” pada hari Rabu, 4 Maret 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian mata kuliah terkait. Kegiatan ini dirancang agar mahasiswa mampu memperoleh sudut pandang terkini terkait perjalanan karier dan profesionalisme di tubuh militer Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan dinamika hubungan sipil dan militer.
Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber ahli, di antaranya Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan (Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie), Beni Sukadis, M.Si. (peneliti dari Lesperssi), serta Yudha Kurniawan, M.A. yang juga aktif meneliti di Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Para pembicara menyajikan beragam perspektif mengenai mekanisme promosi perwira, perjalanan karier tentara, sampai dampak kondisi tersebut terhadap demokrasi Indonesia.
Menurut Aditya, perjalanan karier militer di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh situasi politik. Ia menyoroti bahwa praktik promosi dan penempatan posisi strategis di militer sering kali berada dalam persimpangan antara sistem meritokrasi dan faktor hubungan personal. Kalangan prajurit, selain dituntut menunjukkan kinerja, kerap juga dihadapkan pada realitas di mana kedekatan dengan tokoh politik turut berperan dalam menentukan arah karier mereka.
Aditya melihat perkembangan kontemporer, seperti meningkatnya gaya kepemimpinan populis, berimplikasi kuat terhadap arah kebijakan dan pola hubungan antara pemimpin politik dengan institusi militer. Situasi ini, menurutnya, membawa risiko semakin menguatnya personalisasi kekuasaan yang meniru praktik-praktik lama, di mana relasi personal lebih diutamakan dibandingkan pencapaian dan kompetensi.
Situasi inilah yang akhirnya mengaburkan batas-batas pengawasan antara otoritas sipil dan militer. Ketika aspek personal lebih dominan, ruang bagi institusi sipil untuk melakukan kontrol bisa menyempit. Akhirnya, nuansa check and balance yang menjadi ruh demokrasi mengalami tantangan serius, khususnya dalam pengelolaan promosi jabatan di tubuh militer.
Topik ini memunculkan diskursus penting soal seberapa besar campur tangan aktor sipil perlu diberikan dalam pengambilan keputusan strategis militer seperti pengangkatan Panglima TNI. Aditya menyampaikan bahwa kewenangan sipil dalam menentukan pimpinan militer di negara-negara demokrasi sangat bervariasi. Ada negara yang mengharuskan persetujuan legislatif dalam pengangkatan tertinggi militer, namun negara lain, seperti Inggris, memberikan wewenang penuh pada eksekutif dan tidak mensyaratkan persetujuan legislatif.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrol terhadap militer berbeda pada tiap negara, meski sama-sama berasaskan demokrasi. Tidak ada satu model tunggal yang selalu efektif mengatur relasi sipil dan militer; desain institusional perlu menyesuaikan kondisi sosial-politik masing-masing negara.
Beni Sukadis mengamati bahwa dasar profesionalisme militer sebetulnya hanya dapat tumbuh jika diiringi kontrol demokratis dari sipil. Ciri-ciri militer profesional menurutnya adalah kualitas pendidikan yang tinggi, taraf kesejahteraan anggota yang baik, sekaligus adanya standar persenjataan yang mumpuni. Perubahan besar di tubuh TNI, terutama pasca-Reformasi, tercermin melalui sejumlah terobosan, seperti pemisahan TNI dan Polri dan penegasan fungsi militer lewat legislasi.
Namun demikian, Beni juga mengakui bahwa praktik promosi strategis di TNI masih rentan dengan pengaruh hubungan personal antara perwira dan elit politik, yang kerap menjadi bahan pertimbangan di luar aspek prestasi. Menurut pengamatannya, pola rotasi jabatan antarmatra yang sering didiskusikan tidak selalu berjalan konsisten di lapangan. Sebagai contoh, pergantian Panglima TNI di masa lalu menunjukkan bahwa preferensi politik tetap punya porsi penting dalam pengambilan keputusan pimpinan tertinggi di militer.
Di sisi lain, Yudha Kurniawan menyoroti permasalahan internal dalam sistem karier militer. Ia menyebut bahwa secara ideal, butuh waktu lebih dari dua dekade bagi seorang perwira untuk menempati posisi Brigadir Jenderal. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah personil dan ketersediaan jabatan struktural. Akibatnya, lahir fenomena penumpukan perwira tinggi yang tidak semuanya mendapatkan peran yang sesuai.
Yudha memaparkan bahwa kendala ini muncul akibat berbagai aspek: keterbatasan lembaga pendidikan, hambatan promo jabatan yang menyebabkan ‘macet’ sistem karier, dan ketimpangan kualitas sumber daya manusia sejak tahap rekrutmen. Bahkan keterbatasan dana dan prasarana pelatihan juga berkontribusi memperumit regenerasi kepemimpinan di TNI dan menghambat pembinaan karier prajurit.
Sesi kuliah tamu ini diharapkan bisa memperkaya perspektif mahasiswa dalam memahami permasalahan reformasi sektor keamanan nasional. Melalui paparan narasumber, forum mengedepankan pentingnya peran institusi sipil dalam menjaga keseimbangan dengan militer untuk mendukung profesionalisme dan tata kelola pertahanan negara yang demokratis.
Selain itu, diskusi merespon relevansi persoalan ini dengan tantangan demokrasi Indonesia saat ini, termasuk soal kemunduran demokrasi dan kembali menguatnya perdebatan terkait kehadiran militer di wilayah sipil. Para ahli mengingatkan bahwa hubungan sipil-militer senantiasa bersifat dinamis dan ditentukan oleh upaya kedua belah pihak menjaga batasan dan otoritas masing-masing.
Kesadaran sipil untuk menegakkan prinsip membatasi kekuasaan militer sangat penting, namun di sisi lain, kontrol yang terlalu dalam terhadap area internal militer juga bisa membawa efek kontraproduktif. Oleh karena itu, gagasan tentang penataan sistem karier militer lebih baik diposisikan sebagai isu organisasi strategis, bukan sekedar persoalan politik praktis.
Pengalaman berbagai negara demokrasi mempertegas urgensi tata kelola karier militer berbasis profesionalisme. Dalam konteks ini, mekanisme promosi dan seleksi perwira idealnya dikelola secara institusional dan tidak sekadar diserahkan pada relasi personal atau kepentingan politik sesaat. Dengan demikian, profesionalisme militer tetap bisa dikembangkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi sebagai pijakan utama dalam sistem pertahanan modern.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
