Pemerintah Indonesia telah mengubah strategi pengentasan kemiskinan dari pemberian bantuan tunai menjadi pemberdayaan produktif. Kolaborasi antara Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pertemuan di Jakarta, kesepakatan ini mencapai titik terang sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Menurut Gus Ipul, program ini dirancang agar para penerima manfaat dapat “lulus” dari status miskin. Melalui kesempatan kerja di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mereka memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan tetap yang lebih besar daripada bansos. Pendekatan ini diharapkan membuat pengentasan kemiskinan menjadi lebih terukur dan berkelanjutan, dengan membebaskan keluarga penerima manfaat dari ketergantungan bansos.
Selain menawarkan pekerjaan, para KPM didorong untuk menjadi anggota resmi koperasi. Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi sedang merancang payung hukum terkait iuran pokok dan wajib agar tidak memberatkan. Sebagai anggota, mereka berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap akhir tahun, yang oleh Gus Ipul disebut sebagai tabungan masa depan. Kolaborasi ini diyakini memberikan kesempatan bagi masyarakat prasejahtera untuk lebih mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.
