Isu mengenai perjalanan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Beragam agenda, mulai dari pertemuan bilateral, partisipasi dalam forum-forum dunia, sampai dialog dengan banyak pemimpin negara, sering mendapat perhatian besar di media dan menjadi bahan diskusi masyarakat.
Tak jarang, kunjungan-kunjungan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis, terutama di media sosial. Banyak warga yang mempertanyakan frekuensi perjalanan presiden dan bertanya-tanya tentang manfaat konkret dari aktivitas tersebut. “Mengapa presiden sering pergi ke luar negeri?” atau “Apa hasil yang didapat?” menjadi contoh dari reaksi yang kerap muncul.
Respons semacam itu sebetulnya bisa dimengerti karena diplomasi bukanlah sesuatu yang terlihat nyata seperti pembangunan jalan atau distribusi bantuan. Dampaknya kerap terasa tidak langsung, sehingga publik belum tentu langsung menangkap signifikansinya.
Padahal, dinamika internasional yang makin kompleks justru menuntut Indonesia untuk proaktif dalam menjaga eksistensi dan kepentingan nasional melalui saluran diplomasi. Dalam kurun satu setengah tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo sudah tercatat menjalani banyak perjalanan luar negeri yang menunjukkan keinginan pemerintah untuk tampil sebagai pemain global yang lebih menonjol.
Fenomena itu juga menjadi bahan diskusi di ajang IR Youth Talks yang berlangsung di Universitas Indonesia. Dalam diskusi yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk akademisi dan wartawan, muncul benang merah bahwa ada kesenjangan antara aktivitas diplomatik pemerintah dan persepsi publik.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis sekaligus penggagas Story of Anggy, menekankan gap pemahaman ini. “Masyarakat bisa melihat bahwa Indonesia semakin dinamis di tingkat dunia, tetapi banyak yang tidak mendapatkan gambaran utuh tentang makna di balik setiap langkah,” tegasnya. Ia juga menyoroti bahwa kondisi dunia saat ini jauh dari stabil—kompetisi antarnegara besar makin terbuka, konflik antara Rusia-Ukraina masih berlangsung, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok semakin tajam, disertai gejolak di Timur Tengah yang turut membawa pengaruh ke dalam negeri.
Dampak dari semua ketegangan geopolitik global itu tak bisa diremehkan. Hal-hal seperti fluktuasi harga energi, perubahan rantai pasok, dan stabilitas ekonomi nasional bisa terpengaruh, sehingga strategi diplomasi harus benar-benar diperhitungkan.
Brigadir Jenderal TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas, dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa Indonesia harus terus membaca situasi dunia yang tidak menentu dan menguatkan jejaring diplomasi agar tidak terjebak dalam blok-blok kekuatan besar. Menurutnya, prinsip bebas aktif yang dijalankan Indonesia semakin ditunjang oleh pendekatan yang fleksibel, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan global yang sangat dinamis.
Dalam istilah hubungan internasional, strategi ini dikenal sebagai “hedging” atau mengamankan posisi dengan menjaga hubungan ke banyak pihak, namun tanpa memihak sepenuhnya. Broto Wardoyo dari UI kemudian menambahkan bahwa strategi ini telah berkembang ke arah resilience-based hedging, yang intinya tak hanya menjaga relasi eksternal, tetapi juga memperkuat pondasi di dalam negeri supaya Indonesia tetap kokoh menghadapi ketidakpastian di luar.
Keterlibatan aktif Indonesia di forum-forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS bukan sekadar jadi ajang hadir tanpa makna. Ada kepentingan strategis besar—yakni menjaga ruang gerak Indonesia agar tak mudah ditekan kepentingan negara-negara lain dalam kompetisi global yang semakin berat. Namun kendala muncul ketika pesan-pesan strategis ini tidak diterjemahkan dan disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
Apa yang sering muncul di layar kaca dan media hanyalah potongan foto, potret seremoni, serta detail agenda perjalanan dan belum menyentuh inti kebijakan. Minimnya narasi yang menjelaskan esensi diplomasi membuat publik lebih melihat agenda luar negeri pemerintah sebagai rutinitas elit, bukan langkah penting bagi masa depan bangsa.
Masalah komunikasi publik ini menjadi perhatian tersendiri. Anggy menilai, hambatan utama bukan kurangnya kebijakan, melainkan keterbatasan dalam mentransformasikan strategi diplomasi menjadi narasi yang mudah dipahami publik. Istilah, jargon, dan bahasa yang terlalu teknis dalam diplomasi seringkali tidak menyentuh akar pemahaman masyarakat. Di saat yang sama, di era digital, penyampaian informasi yang sederhana, kuat, dan bisa menjangkau emosi lebih cepat tersebar daripada penjelasan yang bertele-tele.
Itulah sebabnya, komunikasi publik semestinya berjalan selaras dengan kebijakan, bukan sebagai aksesori saja. Pemerintah perlu terus memperkuat kehadiran digitalnya dengan narasi yang substansial, bukan sekadar defensif ataupun mengandalkan pendengung di media sosial. Disampaikan pula kebutuhan akan figur yang dapat menjelaskan dengan gamblang bukan hanya apa yang dilakukan pemerintah di panggung diplomasi, melainkan juga alasan-alasan penting di balik semua itu—dampaknya pada ekonomi, keamanan, investasi, hingga keseharian masyarakat.
Tantangan diplomasi Indonesia kemudian bukan semata-mata tentang merebut simpati luar negeri, tetapi juga tentang bagaimana mengajak rakyat ikut memahami dan mendukung langkah-langkah tersebut. Sebab, hanya diplomasi yang mampu merangkul publik dan memberikan makna yang diterima di dalam negeri yang akan membawa Indonesia melangkah lebih jauh di era ketidakpastian global sekarang ini.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
