Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak runtuh dalam satu peristiwa. Sebelum dibubarkan dan dinyatakan terlarang pada 1966, partai ini melewati perjalanan panjang: tumbuh dari gerakan sosial-demokrasi pada masa kolonial, terlibat dalam konflik bersenjata setelah kemerdekaan, bangkit sebagai kekuatan elektoral pada 1950-an, lalu kehilangan pengaruh setelah peristiwa 30 September 1965.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia dapat ditelusuri ke pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia pada 1920, yang selanjutnya dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas partai pun mengalami pembatasan selama pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil dalam arena politik. Namun, hubungan partai tersebut dengan pemerintah kembali memburuk pada 1948. Pada 18 September tahun itu, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal tersebut, yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kembali menjadi kekuatan politik
PKI membangun kembali organisasinya pada dekade 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lain. Basis dukungan diperluas di kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Kekuatan itu terlihat dalam Pemilu 1955. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Hasil tersebut memberikan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dimulainya Demokrasi Terpimpin, PKI mendukung gagasan Nasakom yang menyatukan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pengaruhnya meningkat pada awal 1960-an melalui organisasi massa dan ruang politik dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun, ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga menguat. Perselisihan mengenai politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima menjadi bagian dari dinamika menjelang 1965.
G30S, kekerasan, dan pembubaran
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa itu dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Penafsiran mengenai aktor dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi dalam peristiwa tersebut masih berbeda di kalangan sejarawan. Narasi resmi Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI menekankan penggunaan arsip dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang untuk mengkaji peristiwa itu.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah pengendalian keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan. Komnas HAM mencatat adanya pembunuhan, pemindahan paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa dalam rangkaian pelanggaran HAM berat 1965-1966. Dampaknya juga menimpa orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI dan keluarga mereka.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI serta organisasi massanya dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI di seluruh Indonesia serta kegiatan penyebaran atau pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut mengakhiri PKI sebagai kekuatan politik resmi sekaligus mempercepat perubahan menuju Orde Baru. Soeharto diangkat sebagai Presiden pada 1968, dan pemerintahannya berlangsung hingga 1998. Hingga kini, sejarah PKI, G30S, serta kekerasan 1965-1966 masih menjadi objek penelitian, terutama terkait aktor, motif, tingkat keterlibatan organisasi, dan rangkaian kekerasan setelah G30S.
