Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menyatakan seluruh ijazah Wakil Presiden dalam kondisi lengkap. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai posisi hukum yang akan dipertahankan melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Rullyandi menyebut pihaknya siap membuktikan kelengkapan ijazah Gibran di hadapan majelis hakim PTUN. Dengan begitu, pembuktian mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden akan ditempatkan dalam jalur persidangan, bukan hanya melalui pernyataan di ruang publik.
Kuasa hukum siap buktikan di PTUN
Kesiapan untuk menghadirkan pembuktian di PTUN menjadi bagian penting dari pernyataan Rullyandi. Ia tidak hanya menyampaikan bahwa ijazah Gibran lengkap, tetapi juga menegaskan kesediaan untuk membuktikan klaim tersebut dalam forum hukum yang berwenang.
Dalam perkara yang berkaitan dengan dokumen dan status administrasi, proses di pengadilan menjadi ruang untuk menguji keterangan serta bukti yang diajukan para pihak. Dalam konteks ini, Rullyandi menyatakan pembuktian terkait ijazah Gibran akan dilakukan melalui persidangan PTUN.
Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa kuasa hukum Gibran memilih mekanisme hukum sebagai sarana untuk menjelaskan persoalan ijazah Wakil Presiden. Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, belum disampaikan rincian mengenai jenis ijazah yang akan dibuktikan, dokumen apa saja yang akan diajukan, maupun tahapan persidangan yang akan ditempuh.
Pernyataan mengenai ijazah Gibran
Pokok pernyataan Rullyandi adalah bahwa seluruh ijazah Gibran disebut lengkap. Klaim itu disampaikan atas nama kuasa hukum Wakil Presiden dan belum disertai uraian lebih lanjut mengenai materi pembuktian dalam persidangan.
Rullyandi juga belum memaparkan secara rinci bentuk pembuktian yang akan digunakan untuk mendukung pernyataan tersebut. Karena itu, substansi dan kekuatan bukti mengenai kelengkapan ijazah Gibran masih akan bergantung pada dokumen serta keterangan yang disampaikan dalam proses di PTUN.
Sampai informasi ini disampaikan, sikap kuasa hukum Gibran adalah mempertahankan keabsahan dan kelengkapan ijazah Wakil Presiden melalui pembuktian di pengadilan. Muhammad Rullyandi menegaskan kesiapan untuk membawa pembuktian tersebut ke PTUN.
