Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa Pemerintah RI akan menjadi pemilik mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk setelah proses divestasi saham perusahaan tambang nikel tersebut.
“Pokoknya mayoritas-lah Indonesia,” ujar Arifin setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Arifin mengatakan keputusan akhir pemerintah mengenai divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk akan ditetapkan pada Jumat.
“Hari Jumat, hari Jumat. Belum ini, belum apa, di dalam masih berproses,” kata Arifin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ditemui di kesempatan yang sama, enggan membeberkan perkembangan divestasi Vale namun tidak menampik bahwa rapat di Istana Kepresidenan pada Rabu sore ini membahas perkembangan terbaru divestasi Vale.
“ Itu tanya ke Menteri ESDM,” ujar Airlangga.
Pemerintah perlu meningkatkan kepemilikan saham di Vale melalui divestasi pemegang saham lain, seiring dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
Divestasi Vale dilakukan pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional seiring dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan pemerintah.
Divestasi juga menjadi syarat bagi Vale untuk memperpanjang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan (IUP).
Saat ini, Vale Canada Ltd (VCL) memegang saham terbesar Vale Indonesia. Sisanya, kepemilikan Vale dipegang oleh MIND ID, Sumitomo Metal Mining (SMM), dan publik.
Vale memiliki kawasan eksplorasi tambang, yang salah satunya, berada di Sorowako-Towuti, Sulawesi Tenggara. Produksi tambang Vale nikel, dengan rata-rata volume produksi nikel per tahun mencapai 75.000 metrik ton. (ant)
