FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anwar Usman didesak secara tegas untuk mengundurkan diri dari jabatan Hakim Konstitusi sebagai tindak lanjut atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Desakan itu datang dari Ketua Yayasan ASA Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, Kamis (9/11/2023).
Menurutnya, ada beberapa pertimbangan alasan agar Anwar Usman mengundurkan diri. Pertama, menurutnya, terkait syarat yuridis calon hakim konstitusi yang sudah tidak terpenuhi.
“Merujuk UUD 1945 pasal 24 C ayat 5 syarat umum seseorang dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi atau Hakim MK adalah Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan negara,” jelasnya.
Faktanya, lanjut Syamsuddin Alimsyah, Anwar Usman sudah cacat integritas dengan putusan sidang etik yang menyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik berat.
“Etik itu sederhananya terkait langsung dengan moralitas seorang hakim. Moral baik atau buruk. Atau dalam hukum disebut tidak tercela. Dan sidang etik sudah putus terbukti pelanggaran etik berat. Artinya integritasnya sudah tidak terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan konstitusi,’’ ujar pria alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) ini.
Selain syarat integritas, katanya, juga sikap negarawan yang sudah luntur. “Negarawan itu relevansi dengan kehadiran seseorang dalam institusi tersebut membawa dampak positif bagi negara atau sebaliknya menjadi beban bagi pencari keadilan. Dan nyatanya justru menjadi beban kepercayaan publik terhadap lembaga MK tercabik-cabik,” tegasnya.
