FAJAR.CO.ID, ACEH — Harapan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh terhadap Pemerintah Pusat muncul seiring dengan gelombang kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Aceh pada tiga hari terakhir November 2023.
“Ketika pemerintah diam saja membiarkan persoalan ini berlarut, sehingga terjadi penolakan, ini sangat kita sayangkan,” ungkap Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, di Banda Aceh pada hari Jumat (17/11/2023).
Dalam rentang tiga hari terakhir, ratusan pengungsi Rohingya tiba di Aceh. Pada Selasa (14/11), sebanyak 200 orang mendarat di pesisir pantai Gampong Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, dengan enam di antaranya melarikan diri.
Sehari berikutnya, Rabu (15/1), 147 imigran Rohingya kembali tiba di kawasan pantai Beurandeh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie.
Kemudian, pada Kamis (16/11), Aceh kembali menjadi tujuan kapal imigran Rohingya, kali ini di pesisir Jangka, Kabupaten Bireuen. Namun, mereka dihadang oleh penolakan dari warga setempat.
Dalam menghadapi penolakan dari masyarakat Bireuen, kapal yang membawa 249 imigran Rohingya mendarat di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Meskipun diberikan makanan dan pakaian, mereka akhirnya didorong kembali ke laut.
KontraS Aceh mendesak pemerintah, terutama Pemerintah Kabupaten Bireuen, untuk memberikan pertolongan dengan mendaratkan para pengungsi yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Terutama karena mereka hampir sebulan terombang-ambing di lautan.
Di sisi lain, KontraS Aceh juga menyoroti ketidakadaan mekanisme komprehensif yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah hingga tingkat pusat dalam menangani pengungsi yang tiba di Aceh.
