FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus bocornya 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2024 telah menarik perhatian dari berbagai pihak. Selain tim pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemerintah juga turut terlibat dalam situasi tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga ikut merespons dugaan bocornya data pemilih untuk pemilu 2024. Kemenkominfo bahkan telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengatasi masalah tersebut.
Pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11), Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
“Ya, ini sekali lagi aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi,” kata Budi Arie seperti dilansir dari jawapos.
Menanggapi pelaku, Budi menegaskan bahwa pemerintah akan merujuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menindak tegas pelaku pencurian data DPT di KPU RI tersebut. “Nah, pelaku pencurian atau pemanfaatan data secara tidak sah ini ya harus diproses secara hukum,” tegas Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini.
Terkait tudingan adanya motif politik di balik kasus ini, Budi dengan tegas membantah asumsi tersebut. Ia menduga, itu hanya untuk kebutuhan komersial.
“Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersial. Mau diperjualbelikan data itu. Kesimpulan sementara,” ujar Budi.
Oleh karena itu, Budi meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap pembobolan 204 juta data DPT untuk Pemilu 2024. Menurutnya, motif pembobolan tersebut bukanlah politik.
