Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, angkat suara mengenai dugaan intervensi dari Jokowi terkait kasus hukum di Indonesia.
Hamdan Zoelva mengaku kaget atas pengakuan dua mantan pimpinan lembaga, yaitu Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Ia menyentil peran DPR. Seharusnya, kata dia, DPR harus memiliki peran penting jika terjadi hal demikian,”
Menurutnya, DPR seharusnya menggunakan hak konstitusionalnya untuk menanyakan hal ini kepada Presiden atau menggunakan hak angket.
Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap persoalan yang ada, apakah benar ada intervensi atau sebaliknya.
Sebelumnya, Agus Raharjo mengakui bahwa dirinya pernah diminta menghentikan kasus E-KTP yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto. Dan kemudian Sudirman Said juga mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah diminta menghentikan kasus Papa Mitra Saham.
Semua pengakuan tersebut memunculkan spekulasi dan poin penting untuk ditanyakan kepada Presiden terkait intervensi yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut.
