Pada Kamis, 21 Desember 2023, ratusan massa dari Partai Buruh dan berbagai organisasi serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Massa tersebut berencana untuk berdemonstrasi di depan kantor Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa perjuangan buruh untuk menuntut keadilan akan terus dilakukan, termasuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Iqbal menyebutkan bahwa ada tiga agenda utama yang diperjuangkan oleh buruh, yaitu mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, merevisi Surat Keputusan Gubernur terkait upah minimum tahun 2024, dan menghentikan perang Israel-Palestina serta mendorong gencatan senjata permanen.
Aksi tersebut dilakukan pada tanggal 21 Desember sebagai bagian dari Sidang Perdana Uji Materiel Cipta Kerja yang telah didaftarkan oleh Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi pada awal Desember. Said Iqbal menyatakan bahwa ada sembilan tuntutan dalam judicial review uji materiel Omnibus Law UU Cipta Kerja, termasuk upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup, dan kemudahan PHK.
Iqbal juga menyampaikan optimisme bahwa uji materiel kali ini akan dimenangkan oleh Partai Buruh. Aksi ini merupakan upaya keras dari buruh untuk menegakkan hak-hak mereka dan menuntut keadilan di bidang ketenagakerjaan.
