Polemik bantuan sosial (bansos) yang diduga sebagai alat kampanye direspon oleh pihak Istana. Mereka akan terus melanjutkan penyalurannya.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan bahwa pemberian bansos tidak terkait dengan proses pemilu. Selain itu, penyalurannya harus terus dilakukan meskipun mendekati masa pemilu.
“Impor bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin,” katanya, kemarin.
Pendanaan bansos berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui oleh DPR. Bansos tidak terkait dengan proses pemilu.
Ari juga mendengar ada permintaan penundaan penyaluran bansos selama pemilu. Menurutnya, penundaan ini harus memikirkan dampak bagi keluarga miskin. Karena harga bahan pokok naik dan ini menyebabkan kesulitan bagi mereka.
“Karena tujuan utama bansos adalah sebagai perlindungan sosial agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi kenaikan harga pangan sebagai dampak El-Nino maupun gangguan rantai pasokan yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” katanya.
Untuk penyalurannya pun sudah jelas. Bansos ditargetkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data ini sumbernya sesuai dengan nama dan alamat. Pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas implementasi dan sasaran program agar penyalurannya tepat sasaran.
“Penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan dari pusat hingga daerah dan juga desa. Pelaksanaannya juga terbuka untuk diawasi berbagai pihak,” katanya.
