FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Massa Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN), yang merupakan perwakilan Bidan dari seluruh Indonesia, mahasiswa, dan masyarakat sipil, melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menuntut Kemenkes untuk segera menerbitkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan Surat Keputusan (SK) bagi para peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dari pantauan yang dilakukan, massa terlebih dahulu melakukan aksi unjuk rasa di depan Komnas HAM sebelum melanjutkannya ke Kementerian Kesehatan.
Salah satu korban dari Nusa Tenggara Timur, Astri Liman, menyatakan bahwa Kemenkes harus mengeluarkan surat kepada BKN Pusat dan seluruh Kantor Regional BKN di Indonesia untuk menerbitkan NIP dan SK tahun 2023.
“Kami menuntut Kemenkes segera mengeluarkan surat kepada BKN Pusat dan seluruh Kantor Regional BKN di Indonesia untuk segera menerbitkan NIPPPK 2023 sehingga BKPSDM di seluruh daerah segera menyerahkan SK dan kami bisa dilantik pada bulan April ini,” ujarnya.
Sama halnya, Nining Okwaynis yang berasal dari Jambi, juga meminta Kemenkes untuk segera mengeluarkan NIPPPK 2023.
“Kami sudah bekerja lebih dari 8 tahun. Karenanya, kami meminta Kemenkes segera mengeluarkan surat resmi untuk mendukung Bidan D4 Pendidik tahun 2023,” katanya.
Ia juga meminta agar Kemenkes tidak bertindak dengan tidak transparan.
“Tanpa ada tindakan tidak transparan dari ketiga lembaga terkait, yakni Kemenkes, Kemenpan RB, dan BKN,” tambah Bidan asal Sarolangun, Jambi.
Sementara itu, Koordinator lapangan GRPN Fritz Alor Boy mengatakan bahwa GRPN turun untuk membela aspirasi para Nakes sejumlah 532 orang.
“Hari ini kami turun membela kesejahteraan 532 D4 Bidan Pendidik dari seluruh Indonesia yang telah lolos seleksi NIPPPPK tahun 2023 namun dibatalkan secara sepihak oleh Kemenkes maupun kementerian/lembaga lainnya pada April 2024 lalu,” ujar Jenderal Lapangan GRPN Fritz Alor Boy.
