FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali diterpa isu politik dinasti karena keluarganya telah menjadi bagian dari pimpinan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tidak hanya keluarganya, tetapi sejumlah pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putranya juga ditempatkan di posisi penting di BUMN, mengulangi praktik yang sering terjadi selama dua periode pemerintahannya.
Para pengamat dan aktivis berpendapat bahwa “politik balas budi” semacam ini dapat merusak kinerja BUMN dan pada akhirnya merugikan negara.
Baru-baru ini, banyak publik yang mempertanyakan penunjukan sejumlah pendukung Prabowo dan orang-orang dekat Presiden Jokowi sebagai komisaris dan direktur di berbagai BUMN.
Pengamat mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan dari praktik “bagi-bagi jabatan” ini, sementara aktivis mendesak agar BUMN tidak hanya menjadi “sapi perah” untuk mendukung rezim.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai bahwa ketika kerabat atau orang-orang terdekat pemimpin politik seperti Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat jabatan penting di perusahaan-perusahaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
Sebagai contoh, baru-baru ini, kabar kenaikan jabatan Joko Priyambodo, yang merupakan keponakan Jokowi, sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) menjadi perbincangan.
Joko juga merupakan menantu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. “Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan,” kata Media seperti yang dilansir dari tempo.co.
