FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa anggota dan pejabat partai telah diangkat sebagai komisaris dalam beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Misalnya, BSI baru-baru ini terlibat dengan Muhammadiyah. Bank dengan layanan syariah ini menunjuk Felisitas Tellulembang, seorang politisi dari Partai Gerindra sebagai Komisaris.
Selain itu, ada juga Simon Aloysius Mantiri yang juga berasal dari Gerindra menjadi komisaris utama di PT Pertamina (Persero). Simon mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Tidak ketinggalan, pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie kini menjabat sebagai Komisaris di MIND-ID.
Terkait hal ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN beberapa waktu yang lalu mengkritik keras melalui akunnya di aplikasi X, @msaid_didu.
“Tiga anggota dan pejabat partai diangkat sebagai Komisaris BUMN yang kompetensinya jauh dari posisi tersebut. Komut Pertamina, Komisaris BSI, Komisaris holding Tambang (MIND-ID). Politisasi BUMN terus berlanjut!!,” tulis Said Didu, dikutip pada Sabtu (29/6/2024).
Tweets Said Didu telah dilihat oleh lebih dari 57 ribu pengguna internet. Banyak yang merespon tweet tersebut dengan kritik pedas terhadap pemerintah.
“Pengalaman tidak penting, yang penting di CV-nya terafiliasi dengan partai politik,” tulis salah satu pengguna media sosial.
“Pantas jika BUMN mengalami kerugian, korupsi,” kritik yang lain.
“Perusakan BUMN semakin parah. Mereka hanya membagi-bagikan jatah ini. Nantinya @erickthohir harus bertanggung jawab jika BUMN ini rusak seperti banyak BUMN lainnya,” komentar pengguna lain.
“Tidakkah ada undang-undang yang mengatur persyaratan kompetensi untuk Komisaris dan Direksi @KemenBUMN ini @FPKSDPRRI @DPR_RI. Itu adalah saham dari APBN. Bukan uang politisi atau partai politik,” keluhan pengguna media sosial lainnya.
