Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan tanggapan terkait isu revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang sedang menjadi perhatian publik. Saat ditemui di tengah kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat, Presiden Widodo meminta wartawan untuk bertanya kepada parlemen dan menteri terkait hal tersebut.
“Tanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam,” jawab Joko Widodo singkat. Sebelumnya, Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan bahwa empat Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait TNI dan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara sedang dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.
RUU tersebut merupakan inisiatif DPR, dan proses penyusunan DIM dilakukan oleh kementerian serta lembaga terkait. Revisi UU TNI dan Polri mendapat perhatian publik terutama terkait masa usia tugas, penempatan TNI/Polri pada jabatan sipil, penambahan kewenangan TNI/Polri, dan aturan yang memperbolehkan TNI berbisnis.
