FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Muhammad Hakku Wahab, lulusan Teknik Geologi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yang juga merupakan kader Muhammadiyah, meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk tidak terlibat dalam pengelolaan tambang.
Permintaan ini adalah respons dari Wahab terhadap rencana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang disebut akan mengambil keputusan terkait izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Muhammadiyah akan menerima konsesi tambang.
Sebagai Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (Sultra), Wahab mengakui bahwa niat baik dari pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang merata.
“Kebijakan pemerintah tentu memiliki tujuan yang baik untuk kepentingan masyarakat, pembangunan, dan pemerataan seperti yang disampaikan oleh pak Bahlil,” kata Wahab kepada fajar.co.id, Sabtu (27/7/2024) malam.
Wahab menambahkan bahwa dengan adanya tawaran dari pemerintah, ekonomi Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat menjadi lebih mandiri.
“Namun, pertanyaannya adalah apakah kita bersedia menerima ini atau tidak. Jika bersedia, tentu ada alasan. Jika tidak, juga ada alasan,” lanjutnya.
Wahab menyatakan bahwa apa yang ditawarkan pemerintah adalah barang yang telah diolah oleh pihak lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan eksplorasi ulang dan pengambilan data referensi untuk mengetahui apakah hal itu menguntungkan secara ekonomi atau tidak.
“Kita perlu melihat kembali aspek hukumnya sebelum mengambil keputusan,” tambahnya.
