FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pemerintah terus mematangkan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025.
Sri Mulyani menjelaskan mengenai pembahasan awal dengan DPR, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF), posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR.
“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujar Menkeu melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/8/2024).
Sri Mulyani menyebut bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti.
“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.
Menkeu juga menjelaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dengan tim presiden terpilih.
Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 5 Agustus 2024, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta.
