FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial (Medsos), Lia Amalia, mengkritik kebijakan pemerintah yang saat ini melakukan penagihan pajak kendaraan secara door-to-door.
Lia mempertanyakan efisiensi dan transparansi dari pendekatan tersebut serta mengaitkannya dengan potensi masalah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan negara.
“Sekarang ada petugas yang door to door datangi penunggak pajak kendaraan,” ujar Lia dalam keterangannya di aplikasi X @liaasister (10/8/2024).
Lia menilai bahwa pemerintah semakin gencar dalam menagih pajak dari rakyatnya, bahkan dengan mendatangi langsung rumah para penunggak pajak.
“Semakin rajin saja pemerintah menarik uang dari rakyatnya,” kata lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini.
Selain itu, Lia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan korupsi dalam praktik penagihan pajak secara langsung seperti ini.
Ia mempertanyakan apakah metode ini tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh petugas di lapangan.
“Apakah ini pertanda negara sudah di ambang bangkrut? Apakah tidak berpotensi korupsi jika menarik uang dari rumah ke rumah seperti ini?” tegasnya.
Diketahui, dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di berbagai wilayah Indonesia kini menerapkan program penagihan pajak kendaraan secara door-to-door.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan para penunggak pajak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
